MEWUJUDKAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 YANG BERMARTABAT DI MASA PANDEMI COVID-19 DAN ERA DIGITAL

Authors

  • Ricky Banke Universitas Pelita Harapan
  • Christina NM Tobing Universitas Pelita Harapan
  • Christy Chandra Universitas Pelita Harapan

Keywords:

Dignified Elections, Pancasila Democracy, Digital-based Monitoring.

Abstract

Simultaneous elections that will be held during the Covid-19 pandemic certainly have their own challenges that might disrupt the election process. The purpose of this study is to identify efforts that can be made to realize a dignified regional election during the pandemic and digital era. This research is a normative legal research, according to its purpose this research is a prescriptive analysis. The data used are secondary data in the form of laws and regulations, research results from survey institutions, theories and opinions of experts, the approach is conceptual. The results of the study show that elections in Indonesia are one of the pillars of Pancasila substantial democracy. In terms of legal certainty, social, political and economic aspects, the 2020 regional elections are urgent to implement despite the tough challenges during the pandemic. The success of the regional election with dignity, rests on Indonesian human resources, namely election stakeholders who always maintain the values ​​of Pancasila. Efforts that can be made to make it happen: All of the election stakeholders carried out massive digital socialization to the public about the urgency of the 2020 regional elections; The government and the KPU prepare a budget and strict Standard Operatinal Procedure (SOP); KPU and BAWASLU members ensure independence, professionalism, and dignified integrity; Avoiding conflicts of interest, racial, political and local election lawsuits, with a monitoring system through optimization of digital technology; Political party elites nominate competent, high integrity and dignified candidates for regional head; The campaign is carried out digitally, regional head candidates must show Pancasila political ethics contestation.

References

Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
Abhan, Menjaga Keadilan Pemilu di Tengah Pandemi, http://perludem.org/2020/06/05/materi-presentasi-menjaga-keadilan-pemilu-di-tengah-pandemi/, diakses tanggal 30 Agustus 2020.
Dani Rabowo, https://nasional.kompas.com/read/2020/07/23/09444091/hasil-dua-survei-masyarakat-berharap-pilkada-serentak-2020-ditunda?page=all, diakses tanggal 1 September 2020.
Ferry Mursidan Bardan, dalam Seminar Nasional ‘Signifikansi Politik Digital dalam Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019’, di Universitas Jember, Jawa Timur, 10 Nopember 2018, Suara Karya12 Nopember, https://suarakarya.co.id/digitalisasi-politik-dinilai-efektif-tingkatkan-kualitas-pemilu/8085/, diakses tanggal 2 September 2020.
Hasto Kristiyanto, paparan disampaikan pada Webinar Nasional #4 Taruna Merah Putih Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19, 9 Agustus 2020.
I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dan Viryan Aziz, "Komisioner Ungkap 4 Alasan KPU Tetap Gelar Pilkada Saat Pandemi", https://nasional.kompas.com/read/2020/06/21/22125671/komisioner-ungkap-4-alasan-kpu-tetap-gelar-pilkada-saat-pandemi?page=all, diakses tanggal 1 September 2020.
Khofifah Indar Parawansa, “Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19”, Webinar Nasional #4 Taruna Merah Putih Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19, 9 Agustus 2020.
KKBI, https://kbbi.web.id/martabat, diakses tanggal 2 September 2020
LIPI, Evaluasi Pemilu Serentak dalam Temuan Survei LIPI, http://lipi.go.id/berita/Evaluasi-Pemilu-Serentak-dalam-Temuan-Survei-LIPI/21763, diakses tanggal 31 Agustus 2020.
Muliansyah A. Ways, Political, Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik dan Welfare State, Yogyakarta : Buku Litera, 2015.
Slameto, Reformasi Pendidikan Era Masyarakat 5.0, Jurnal TRISALA, Volume 03 Nomor 15, Desember 2019, hlm. 412-413.
Teguh Prasetyo, “Pemilu Bermartabat Harus Berpijak pada Filsafat”, Selasa 26 Maret 2019, 20:24 WIB, https://mediaindonesia.com/read/detail/225603-pemilu-bermartabat-harus-berpijak-pada-filsafat, diakses tanggal 1 September 2020.
_________________, “Membangun Hukum Berbasis Teori Keadilan Bermartabat”, paparan disampaikan pada Seminar Online yang diselenggarakan oleh Universitas 17 Agustus 1945 Yogyakarta, tanggal 6 Juni 2020.
_________________, “Pilkada Serentak Di Era Pandemic Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat”, paparan disampaikan pada Kegiatan Rakertas DKPP RI, Jakarta Selasa, 11 Agustus 2020.
Zulkarnain Ridlwan, Sandaran Moral Negara Hukum Indonesia di Era Disrupsi Teknologi, Pidato Ilmiah pada Dies Natalis Universitas Lampung ke-54, 23 September 2019, http://repository.lppm.unila.ac.id/15943/1/Sandaran%20Moral%20Negara%20Hukum%20Indonesia%20di%20Era%20Disrupsi%20Teknologi%2C%20rep.pdf, diakses tanggal 11 Agustus 2020.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tertanggal 4 Mei 2020.
Peraturan KPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Published

2021-01-02