PROFESIONALITAS DAN INTEGRITAS KORPORASI MEDIA PENYIARAN DALAM PENEGAKAN HUKUM SECARA PREVENTIF

  • Ricky Banke Universitas Pelita Harapan Medan

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pembatasan hanya dapat dilakukan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Perkembangan korporasi media penyiaran yang meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, serta media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan dan menyalurkan informasi, sebenarnya merupakan bagian dari dinamika perkembangan pembangunan Indonesia.Seiring perkembangan tersebut, berkembang pula bentuk-bentuk kejahatan ditengah masyarakat yang berkaitan dengan perusahaan pers. Aparat penegak hukum yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sejatinya adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengingat salah satu kewenangan yang dimilikinya adalah mengawasi dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Terkait pelanggaran pidana, KPI berfungsi sebagai pemberi rekomendasi penindakan hukum pidana kepada penegak hukum lain (penyidik POLRI). Tahap selanjutnya yaitu di Kejaksaan untuk melakukan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara.         Kegiatan penyiaran selain memperhatikan Undang-Undang yang berlaku, juga harus memperhatikan etika penyiaran. Etika penyiaran dapat dilihat dari dua perspektif. Perspektif pertama adalah etika penyiaran sebagai kode etik jurnalistik yaitu kaidah kerja bagi jurnalis pada media televisi dan radio. Perspektif kedua adalah etika penyiaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Penyiaran, meliputi kewajiban-kewajiban dan larangan bagi lembaga penyiaran (korporasi) dalam menjalankan usaha penyiaran yang dikenal luas dengan istilah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS).Kata Kunci : Profesionalitas, Integritas, Korporasi Media Penyiaran, Penegakan Hukum, Preventif
Published
Jan 15, 2018
How to Cite
BANKE, Ricky. PROFESIONALITAS DAN INTEGRITAS KORPORASI MEDIA PENYIARAN DALAM PENEGAKAN HUKUM SECARA PREVENTIF. Prosiding Fakultas Hukum UPH Medan, [S.l.], jan. 2018. Available at: <https://ejournal-medan.uph.edu/index.php/Prosiding/article/view/267>. Date accessed: 04 oct. 2022.